ngawi.pks.id— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam keras serangan militer Israel yang kembali menewaskan warga sipil Palestina di Jalur Gaza, meski gencatan senjata masih dinyatakan berlaku. Serangan yang menghantam kawasan pengungsian di wilayah selatan Gaza pada akhir pekan lalu tersebut dilaporkan menelan korban perempuan, anak-anak, hingga lansia.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menilai aksi militer Israel tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap komitmen perdamaian yang telah disepakati dalam kerangka Board of Peace (BoP). Ia menyebut, agresi yang terus berulang menunjukkan lemahnya implementasi kesepakatan gencatan senjata.

“Serangan ini membuktikan bahwa Israel tidak memiliki itikad menghormati kesepakatan damai. Padahal BoP dibentuk untuk menjamin penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil,” ujar Kholid dalam keterangannya, Senin (2/2).

PKS mendorong Pemerintah Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam BoP, seperti Turki, Qatar, dan Arab Saudi, agar mengambil langkah diplomasi yang lebih tegas dan terkoordinasi. Menurut Kholid, negara-negara tersebut harus mendesak Amerika Serikat, khususnya Presiden Donald Trump, agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan agresi Israel di Gaza.

“Ini menjadi ujian serius bagi BoP. Jika mekanisme ini benar-benar bertujuan menciptakan perdamaian, maka Israel seharusnya patuh dan menghentikan seluruh operasi militernya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kholid menilai momentum ini penting untuk membuktikan keraguan banyak pihak yang menilai BoP hanya menjadi forum politik yang cenderung melindungi kepentingan Israel. Ia menegaskan, kegagalan menghentikan agresi akan meruntuhkan kredibilitas BoP sebagai skema perdamaian.

“Jika BoP tidak mampu menghentikan serangan Israel, maka BoP berpotensi gagal total sebagai jalan menuju perdamaian permanen di Palestina,” kata dia.

Selain penghentian serangan, PKS juga menyerukan agar BoP menjamin dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. Perlindungan terhadap rumah sakit, tempat pengungsian, serta infrastruktur sipil dinilai harus menjadi prioritas utama.

“BoP harus memastikan bantuan internasional bisa masuk, warga sipil terlindungi, dan ada pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa,” pungkas Kholid.