ngawi.pks.id — Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih masih sangat tinggi. Hingga kini, sekitar 96 persen kebutuhan nasional dipenuhi dari luar negeri, sementara produksi dalam negeri baru mampu menyumbang sekitar 4 persen. Padahal, kebutuhan bawang putih nasional mencapai kurang lebih 700 ribu ton per tahun, dengan harga di pasaran berkisar antara Rp17.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini membuat negara harus mengeluarkan dana hingga triliunan rupiah setiap tahun untuk impor bawang putih.

Anggota DPR RI Komisi IV, Riyono Caping, menilai ketergantungan impor ini bukan semata persoalan kemampuan produksi, melainkan akibat pola pikir yang selama bertahun-tahun dibangun seolah Indonesia tidak mampu swasembada bawang putih. Menurutnya, narasi tersebut justru membuka ruang bagi praktik impor yang sarat kepentingan.

“Sudah puluhan tahun masyarakat dicekoki anggapan bahwa bawang putih tidak mungkin diproduksi secara mandiri. Padahal, di balik itu ada kepentingan impor dan praktik rente yang nilainya mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.

Riyono menegaskan, secara teknis dan teoritis, swasembada bawang putih sangat mungkin diwujudkan. Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Karanganyar, Jawa Tengah, Direktur Jenderal Hortikultura memaparkan bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada bawang putih dalam waktu tiga tahun, dengan tahapan persiapan dimulai pada 2026 dan target tercapai pada 2029.

“Dengan komitmen kebijakan dan keberpihakan anggaran, swasembada bukan hal mustahil. Kita membutuhkan sekitar 100 ribu ton benih, lahan kurang lebih 120 ribu hektare, serta anggaran sekitar Rp7 triliun. Angka ini relatif masuk akal jika dibandingkan dengan kerugian akibat impor setiap tahun,” jelasnya.

Namun, ia mengakui bahwa tantangan terbesar bukan pada aspek teknis, melainkan pada kepentingan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari impor. Ketergantungan pada bawang putih luar negeri terus dipertahankan dengan dalih kemudahan dan efisiensi, sementara petani lokal tidak mendapatkan kesempatan berkembang.

“Yang menikmati keuntungan justru petani dan pelaku usaha di luar negeri, sementara petani Indonesia terus tersisih. Ini ironi yang harus dihentikan,” tegasnya.

Riyono menambahkan, setelah beras dan jagung, bawang putih seharusnya menjadi komoditas strategis berikutnya yang diproduksi secara mandiri. Ia menilai visi Presiden tentang kedaulatan pangan harus diwujudkan melalui penguatan produksi dalam negeri, bukan dengan memperpanjang ketergantungan impor.

“Indonesia punya kemampuan dan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk berpihak pada petani dan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.