Jakarta — Menjelang bulan suci Ramadan 2026, Dewan Pengurus Pusat menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan strategis nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama sebagai bagian dari upaya pengawasan jelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, , menekankan bahwa sembilan komoditas pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, garam, dan terigu harus berada dalam pengendalian negara. Menurutnya, kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menuntut kehadiran negara secara nyata agar rakyat tidak terbebani lonjakan harga.

“Momentum Ramadan kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan berlebih. Karena itu, negara tidak boleh lengah dan harus memastikan harga serta stok pangan benar-benar aman dan terjangkau,” ujarnya.

Dalam pemaparan Bulog, diketahui stok beras nasional hingga awal Februari 2026 mencapai sekitar 3,2 juta ton. Sementara realisasi produksi minyak baru berada di kisaran 20 persen dari target nasional sebesar 700 ribu ton. Kondisi ini, menurut Riyono, perlu mendapat pengawalan ketat hingga hari pertama Ramadan agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.

Ia menambahkan bahwa pengendalian pangan tidak hanya soal stok, tetapi juga distribusi yang adil dan merata, khususnya bagi wilayah-wilayah yang selama ini tergolong minus pangan. Rantai distribusi harus diperkuat agar pasokan ke pasar tradisional maupun modern tetap lancar.

Riyono juga mendorong Bulog agar semakin aktif menjalankan perannya sebagai regulator dan stabilisator harga di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengawasan pangan berbasis impor harus dilakukan secara ketat bersama Satgas Pangan, serta tidak memberi ruang bagi praktik pengendalian harga di luar kewenangan negara.

“Pangan adalah sektor strategis. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Bulog harus hadir langsung di pasar rakyat, memastikan harga sesuai HET, dan melakukan mitigasi kenaikan harga secara presisi,” tegasnya.

Lebih lanjut, PKS menilai stabilitas harga pangan dapat terwujud jika tiga hal dijalankan secara konsisten: memastikan stok aman di setiap pulau besar, patroli rutin Satgas Pangan di pusat-pusat pasar, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran harga.

“Semua langkah ini semata-mata demi melindungi rakyat. Negara harus hadir memberikan kepastian, bukan ikut mencari keuntungan,” pungkas Riyono.