ngawi.pks.id — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) berpotensi membuka ruang manuver diplomasi baru di tengah kebuntuan panjang penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza. Penilaian tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Indonesia Join Board of Peace: Untung atau Buntung?” yang digelar di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Sukamta, kondisi Gaza saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, penuh ketidakpastian, dan membutuhkan terobosan diplomatik dari berbagai jalur. Dunia internasional, kata dia, tidak boleh terpaku pada satu mekanisme semata, sementara penderitaan warga sipil terus berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa Board of Peace merupakan forum politik non-permanen yang bersifat cair dan mengandalkan pendekatan soft power. BOP bukan lembaga resmi internasional, bukan pula aliansi militer, serta tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Dewan Keamanan PBB.

“Board of Peace lebih tepat dipahami sebagai platform koordinasi politik global untuk membuka ruang dialog, termasuk dalam isu Gaza. Keikutsertaan di dalamnya tidak otomatis mengikat negara pada operasi militer, sanksi, atau langkah koersif lainnya. Ini tetap sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” ujar Sukamta.

Ia menegaskan, langkah paling mendesak yang perlu diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi, termasuk BOP, adalah penghentian total kekerasan dan pemboman, serta pembukaan koridor bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza. Menurutnya, hal tersebut merupakan kunci untuk mengurangi jatuhnya korban sipil.

Lebih lanjut, Sukamta menilai BOP dapat menjadi jalur legal dan politik alternatif ketika mekanisme multilateral seperti Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan akibat veto dan polarisasi geopolitik. Forum ini juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara Global South, termasuk negara mayoritas Muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan global.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BOP dinilai sebagai kesempatan untuk membawa narasi keadilan internasional dan isu kemanusiaan Gaza ke panggung dunia secara lebih aktif, bukan sekadar menjadi pengamat. Ia menegaskan Indonesia memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan peran, mulai dari pra-diplomasi, fasilitator bantuan kemanusiaan, penguatan hukum internasional, hingga kontribusi penjaga perdamaian non-tempur.

“Tidak ada kewajiban mengirim pasukan atau mengikuti agenda politik negara besar. Keterlibatan Indonesia bisa difokuskan sepenuhnya pada aspek kemanusiaan dan perlindungan warga sipil,” tegasnya.

Sukamta juga menilai momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di panggung global menjadi peluang bagi Indonesia untuk menguji dan memperkuat peran strategisnya dalam isu internasional berskala besar, termasuk konflik Gaza. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan tambahan ruang pengaruh di tengah stagnasi jalur multilateral yang selama ini ada.

Terkait wacana rekonstruksi Gaza, Sukamta menyampaikan bahwa hingga kini BOP belum memiliki blueprint final. Kerangka yang berkembang masih mencakup rekonstruksi infrastruktur sipil, pemulihan tata kelola sementara, jaminan keamanan pascakonflik, akses kemanusiaan jangka panjang, serta pendanaan multilateral.

“Selama term of engagement Indonesia jelas, independen, dan berorientasi pada kemanusiaan serta hukum internasional, keterlibatan dalam Board of Peace justru dapat menjadi instrumen konstruktif untuk mengurangi penderitaan rakyat Gaza,” pungkasnya.